Suntikan Modal BUMN Jadi Masalah di RAPBN 2016

Suntikan Modal BUMN Jadi Masalah di RAPBN 2016 Katadata – Hari Jumat ini (30/10), rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menentukan nasib Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Meski semua asumsi makro sudah disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, mayoritas fraksi masih mempersoalkan pengeluaran untuk Penyertaan Modal Negara (BUMN). Faktor politik juga bisa mempengaruhi APBN 2016 pengesahan atau penolakan DPR terhadap rancangan anggaran tahun depan Presiden Joko Widodo itu. APBN 2016 Berdasarkan pendapat akhir mini fraksi dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR dan pemerintah hingga Kamis tengah malam, cuma fraksi Gerindra yang menolak RAPBN 2015. Alasannya, porsi PMN untuk badan usaha milik negara (BUMN) terlalu besar

dan lebih baik dialihkan untuk pembangunan di desa. Berkaca dari realisasi 2015, penyerapan PMN baru 40,43 persen atau Rp 17,5 triliun dari pagu Rp 43,27 triliun. Karena itu, Gerindra menilai anggaran PMN tahun depan juga akan bernasib serupa. Anggota Banggar Fraksi Gerindra Wilgo Zainar mengatakan, partainya meminta agar dana PMN dialihkan untuk merealisasikan target pemberian dana desa senilai Rp 1,4 miliar per desa, menanggulangi bencana kabut asap dan meningkatkan infrastruktur hutan. Selain itu, Gerindra menyoroti Katadata target penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,6 triliun tahun 2016 atau 15 persen lebih tinggi dari target tahun ini. “Itu tidak realistis,” kata Wilgo saat menyampaikan

pandangan fraksinya di Gedung DPR, Jumat pagi (30/10).

Suntikan Modal BUMN Jadi Masalah di RAPBN 2016